War

JENEWA, KOMPAS.com - Situasi pangan Korea Utara memburuk lagi, dan memaksa rezim komunis mengizinkan beberapa pasar dibuka kembali pada bulan ini, demikian dkatakan pakar hak azasi manusia (HAM) PBB, Senin (15/3/2010).

"Kalangan penjabat tinggi menyatakan kehilangan susu produk terbaik, sedangkan rakyat jelata makan bubur beras atau jagung dan makanan ternak," kata pelapor khusus PBB mengenai HAM di Korea Utara, Vitit Muntarbhorn.

"Pangan... kini makin memburuk karena pengawasan ketat terhadap sistem pasar, hambatan-hambatan diberlakukan terhadap rakyat dalam hal produksi dan re-evaluasi won (mata uang Korea Utara). Dan kondisinya makin memburuk," katanya kepada para wartawan.

Namun demikian Muntarbhorn mengatakan, operasi pasar yang dilakukan pemerintah mendapat perlawanan masyarakat. Pemerintah dipaksa memberikan alasan segera dalam bulan ini, karena harga terus merayap naik.

"Saya dapat informasi, setelah re-evaluasi won, yang mengakibatkan tingginya inflasi dan kerugian, akhirnya mendorong pemerintah dalam bulan ini membukaan kembali beberapa pasar," kata pakar PBB tersebut.

Dia berpendapat, memang perlu segera memberi bantuan pangan, namun ada negara-negara yang enggan mengirim bantuan kepada Korea Utara. Karena, saat negaranya butuh bantuan pangan, pemerintah Pyongyang justru menghamburkan dananya untuk program nuklir.

"Kami tak bisa berharap adanya bantuan pangan dari pihak luar, ketika penguasa nasional tidak mengalokasikan pangan yang cukup untuk rakyat, dan kebijakan pertama militer mereka menjadi halangan bagi kepentingan utama rakyat."

Muntarbhorn menyampaikan laporan terakhirnya kepada Dewan HAM PBB pada Senin, yang menuduh rezim Korea Utara membalik negaranya menjadi penjara besar, mengawasi penduduknya, dengan menyebar-luaskan kekejaman yang mengerikan.

Korea Utara Senin menolak laporan itu, yang merupakan hasil persekongkolan negara-negara Barat untuk melenyapkan sistem sosial Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

"Delegasi saya menolak mentah-mentah pelapor khusus mengenai DPRK dan laporannya," kata utusan Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Choe Myong-Nam.

Muntabhorn mengatakan, badan-badan PBB di Korea Utara segera akan mengeluarkan hasil-hasil survei pangan terakhir mereka terhadap negara tersebut, meskipun para penjabat tidak bisa segera mengkonfirmasikan kapan laporan-laporan itu akan diedarkan.